BAB 14 Pelaporan Bapepam-LK 1. SEJARAH PERATURAN SURAT BERHARGA Kebutuhan akan aturan mengenai penerbitan surat berharga kepada masyarakat telah dilakukan sejak lama. Pada abad ke-19, Pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia, membangun industri agrobisnis untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia lalu mendirikan Badan Pelaksana Pasar Modal pada tahun 1976, kemudian pada tahun 1977 Pasar Modal Indonesia kembali aktif ditandai dengan pelaksanaan penawaran saham semen Cibinong kepada publik. Akan tetapi selama periode 1977 – 1987, pasar modal di Indonesia berkembang sangat lambat. Untuk mendorong perkembangannya, pemerintah menerbitkan berbagai jenis deregulasi di bidang ekonomi yang dikenal dengan Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988 dan Paket Desember 1988. Pemerintah Indonesia menyadari perkembangan pasar modal berhubungan dengan pembangunan pada sektor keuangan non bank, seperti asuransi, dana pensiun dan industri pembiayaan, maka pemerintah melakukan pengawasan terintegrasi bersama sektor keuangan, yaitu Bapepam diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Sehingga dibentuk Organisasi yang baru dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). 2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN Ketua Bapepam-LK berada di bawah Menteri Keuangan. Bapepam memiliki dua belas biro dan satu sekretariat sebagai berikut. 1) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 2) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 3) Biro Pemeriksaan dan Penyidikan 4) Biro Pengelolaan Investasi 5) Biro Transaksi dan Lembaga Efek 6) Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan 7) Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum 8) Biro Kepatuhan Internal 9) Biro Perasuransian 10) Biro Dana Pensiun 11) Biro Pembiayaan dan Penjaminan 12) Biro Riset dan Teknologi Informasi Dasar Hukum Pembentukan Bapepam-LK Sesuai dengan UU Pasar Modal Tahun 1995, Bapepam-LK bertanggung jawab untuk mengadministrasikan aturan – aturan yang diperlukan dalam mengatur perusahaan maupun individu yang terlibat dalam pasar modal. Struktur Regulasi UU Pasar Modal 1995 dapat dijelaskan lebih terperinci melalui aturan di dalamnya dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan ketua Bapepam-LK dan surat edaran. Salah satu aturan yang penting yaitu aturan Nomor VIII.G.7, tentang penyusunan laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terbuka dan penerbit surat berharga kepada Bapepam-LK. 3. PENERBITAN SURAT BERHARGA: PROSES REGISTRASI Perusahaan yang ingin menjual surat utang atau saham harus menawarkan kepada publik sesuai dengan aturan UU Tahun 1995 tentang pasar modal dengan cara mendaftaran surat berharganya kepada Bapepam-LK. Sejumlah jenis surat berharga dan transaksi surat berharga dibebaskan dari keharusan registrasi menurut UU Pasar Modal. Berdasarkan UU Pasar Modal, penawaran publik akan membutuhkan waktu dan jumlah tertentu baik itu dalam wilayah Indonesia atau pun kepada WNI di luar negeri. Surat berharganya ditawarkan kepada lebih dari 100 orang di media massa, atau surat berharganya telah terjual kepada lebih dari 50 orang. Pernyataan Registrasi Proses penawaran surat berharga kepada publik diawali dengan persiapan pengisian pernyataan registrasi. Pengisian untuk penerbitan obligasi harus mencakup ringkasan informasi tentang perjanjian agen trustee. Telaah Bapepam-LK dan Penawaran Publik Bapepam-LK berusaha untuk menyediakan pengungkapan penuh dan wajar dari seluruh informasi yang signifikan agar dapat membantu investor dalam menilai risiko dan ekspektasi imbal hasil surat berharga, namun Bapepam-LK tidak menjamin nilai dari saham atau pun obligasi tersebut. Sebagian besar pendaftaran untuk pertama kali akan menerima “customary review” yang berisi hasil penilaian dari Bapepam-LK atau akan menerima comment letter yang berisi penjelasan tentang kekurangan yang harus dilengkapi sebelum surat berharga tersebut ditawarkan untuk dijual. Sejak registrasi tersebut disampaikan kepada Bapepam-LK hingga tanggal efektif penjualan, perusahaan boleh menerbiktan prospektus awal yang dianggap sebagai red herring prospectus yang menyediakan informasi tentatif kepada investor tentang hal - hal atau isu – isu mendatang. Waktu antara tanggal terakhir laporan keuangan yang dipublikasikan dan tanggal efektif registrasi tidak boleh lebih dari 180 hari. Tanggung Jawab Hukum Akuntan dalam Proses Registrasi Akuntan memainkan peranan penting dalam persiapan penyusunan pernyataan registrasi. Perusahaan memiliki akuntan internal yang bertugas untuk menyusun pengungkapan laporan keuangan yang kemudian diaudit oleh akuntan eksternal perusahaan. 4. PERSYARATAN PELAPORAN SECARA PERIODIK Apabila perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan penerbit atau terbuka, ia harus menyampaikan laporan secara periodik seperti, laporan tahunan dan laporan keuangan periodik termasuk laporan yang diminta oleh Bapepam-LK. Laporan tahunan perusahaan terdiri atas: 1) Financial Highlight 2) Laporan Dewan Komisaris 3) Laoran Direktur 4) Profil Perusahaan 5) Analisis dan Diskusi Manajemen 6) Tata Kelola Perusahaan 7) Pernyataan tanggung Jawab Direktur atas Laporan Keuangan 8) Audit atas Laporan Keuangan 9) Tanda Tangan Dewan Direktur dan Komisaris Tanggung Jawab Hukum Akuntan pada Laporan Periodik UU Pasar Modal 1995 menyatakan bahwa adanya risiko hukum pada tingkat terbatas atas keterlibatan akuntan pada persiapan dan pengisian laporan periodik. 5. ADOPSI SARBANES-OXLEY ACT 2002 PADA PASAR MODAL INDONESIA Penerbitan Sarbanes-Oxley (SOX) pada Juli 2002 telah membawa pengaruh signifikan terhadap profesi akuntan diseluruh dunia. Di Indonesia, beberapa provisi SOX telah diadopsi, bahkan beberapa provisi telah diadopsi jauh sebelum diterbitkannya SOX. Badan Pengawas Kantor Akuntan Publik Tidakadabadansepertiini di Indonesia.Bapepam-LK lah yang mewajibkanregistrasidariakuntan yang inginterlibatdalamkegiatanpasar modal. Auditor Independen Untuk meningkatkan tingkat independensi auditor, Bapepam-LK menrbitkan aturan No.VIII.A.2 tentang independensi akuntan yang memeberikan jasa audit di pasar modal. Lebih jauh lagi, aturan No.VIII.A.2 juga mewajibkan kantor akuntan publik dan akuntan publiknya dirotasi secara reguler. Tanggung Jawab Perusahaan Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang petunjuk pembentukan dan implementasi tugas dari komite audit telah mewajibkan perusahaan penerbit atau perusahaan terbuka untuk memiliki komite audit. Peraturan Bapepam-LK No.G.11 menyatakan bahwa baik direktur utama mau pun direktur keuangan dari setiap perusahaan penerbit dan terbuka harus menandatangani laporan keuangan yang akan diserahkan pada Bapepam-LK. Peningkatan Pengungkapan Keuangan Pasal 402 dari SOX menyatakan bahwa untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, perusahaan dilarang untuk memberikan pinjaman pribadi kepada seluruh direksi atau staf eksekutif. Pasal 404 dari SOX menyatakan bahwa laporan tahunan dari perusahaan penerbit harus terdiri atas laporan pengendalian internal yang dibuat oleh manajemen di mana laporan itu menilai pengendalian internal perusahaan terhadap keberadaan dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan. 6. PERSYARATAN PENGUNGKAPAN Bapepam-LK melalui situsnya selalu merilis pengumuman untuk mengingatkan para anggotanya mengenai komitmen dalam penyajian pengungkapan penuh dan wajar atas laporan keuangan yang dibutuhkan oleh investor. Diskusi dan Analisis Manejemen Diskusi dan analisis manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan dan hasil kegiatan operasional adalah informasi dasar yang diminta oleh Bapepam-LK. Bapepam-LK menyadari bahwa investor adalah pihak yang sangat peduli terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan jumlah kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa hal yang harus diungkapkan dalam diskusi dan analisis manajemen adalah sebagai berikut. 1) Telaah atas segmen usaha. 2) Analisis atas kinerja keuangan perusahaan, termasuk analisis komparatif atas tahun berjalan dan tahun sebelumya. 3) Analisis atas kemampuan pembayaran utang dan tingkat pelunasan piutang. 4) Diskusi mengenai komitmen dalam pengeluaran modal. 5) Menggambarkan dan mendiskusikan transaksi yang tidak biasa dan tidak sering terjadi yang memengaruhi informasi keuangan. 6) Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan. Dll.. Pengungkapan Proforma Pengungkapan proforma merupakan penyajian informasi keuangan “jika seandainya terjadi” dan biasanya disajikan dalam bentuk laporan keuangan ringkas. Bapepam-LK mengharuskan laporan proforma disajikan jika perusahaan melakukan transaksi penggabungan usaha atau pelepasan usaha, melakukan reorganisasi perusahaan, juga perubahan aset yang tidak biasa terjadi atau restrukturisasi utang piutang yang dimiliki perusahaan. Komentar : Yang terdapat di artikel ini yaitu menjelaskan tentang surat berhaarga dan segala peraturannya.

BAB 14

 Pelaporan Bapepam-LK

 

1.      SEJARAH PERATURAN SURAT BERHARGA

Kebutuhan akan aturan mengenai penerbitan surat berharga kepada masyarakat telah dilakukan sejak lama. Pada abad ke-19, Pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia, membangun industri agrobisnis untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia lalu mendirikan Badan Pelaksana Pasar Modal pada tahun 1976, kemudian pada tahun 1977 Pasar Modal Indonesia kembali aktif ditandai dengan pelaksanaan penawaran saham semen Cibinong kepada publik.

Akan tetapi selama periode 1977 – 1987, pasar modal di Indonesia berkembang sangat lambat. Untuk mendorong perkembangannya, pemerintah menerbitkan berbagai jenis deregulasi di bidang ekonomi yang dikenal dengan Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988 dan Paket Desember 1988.

Pemerintah Indonesia menyadari perkembangan pasar modal berhubungan dengan pembangunan pada sektor keuangan non bank, seperti asuransi, dana pensiun dan industri pembiayaan, maka pemerintah melakukan pengawasan terintegrasi bersama sektor keuangan, yaitu Bapepam diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Sehingga dibentuk Organisasi yang baru dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

2.      STRUKTUR ORGANISASI BADAN

Ketua Bapepam-LK berada di bawah Menteri Keuangan. Bapepam memiliki dua belas biro dan satu sekretariat sebagai berikut.

1)      Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

2)      Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

3)      Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

4)      Biro Pengelolaan Investasi

5)      Biro Transaksi dan Lembaga Efek

6)      Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan

7)      Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum

8)      Biro Kepatuhan Internal

9)      Biro Perasuransian

10)  Biro Dana Pensiun

11)  Biro Pembiayaan dan Penjaminan

12)  Biro Riset dan Teknologi Informasi

                                                                                

Dasar Hukum Pembentukan Bapepam-LK

Sesuai dengan UU Pasar Modal Tahun 1995, Bapepam-LK bertanggung jawab untuk mengadministrasikan aturan – aturan yang diperlukan dalam mengatur perusahaan maupun individu yang terlibat dalam pasar modal.

Struktur Regulasi

UU Pasar Modal 1995 dapat dijelaskan lebih terperinci melalui aturan di dalamnya dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan ketua Bapepam-LK dan surat edaran. Salah satu aturan yang penting yaitu aturan Nomor VIII.G.7, tentang penyusunan laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terbuka dan penerbit surat berharga kepada Bapepam-LK.

3.      PENERBITAN SURAT BERHARGA: PROSES REGISTRASI

Perusahaan yang ingin menjual surat utang atau saham harus menawarkan kepada publik sesuai dengan aturan UU Tahun 1995 tentang pasar modal dengan cara mendaftaran surat berharganya kepada Bapepam-LK. Sejumlah  jenis surat berharga dan transaksi surat berharga dibebaskan dari keharusan registrasi menurut UU Pasar Modal. Berdasarkan UU Pasar Modal, penawaran publik akan membutuhkan waktu dan jumlah tertentu baik itu dalam wilayah Indonesia atau pun kepada WNI di luar negeri. Surat berharganya ditawarkan kepada lebih dari 100 orang di media massa, atau surat berharganya telah terjual kepada lebih dari 50 orang.

Pernyataan Registrasi

Proses penawaran surat berharga kepada publik diawali dengan persiapan pengisian pernyataan registrasi. Pengisian untuk penerbitan obligasi harus mencakup ringkasan informasi tentang perjanjian agen trustee.

Telaah Bapepam-LK dan Penawaran Publik

Bapepam-LK berusaha untuk menyediakan pengungkapan penuh dan wajar dari seluruh informasi yang signifikan agar dapat membantu investor dalam menilai risiko dan ekspektasi imbal hasil surat berharga, namun Bapepam-LK tidak menjamin nilai dari saham atau pun obligasi tersebut. Sebagian besar pendaftaran untuk pertama kali akan menerima “customary review” yang berisi hasil penilaian dari Bapepam-LK atau akan menerima comment letter yang berisi penjelasan tentang kekurangan yang harus dilengkapi sebelum surat berharga tersebut ditawarkan untuk dijual. Sejak registrasi tersebut disampaikan kepada Bapepam-LK hingga tanggal efektif penjualan, perusahaan boleh menerbiktan prospektus awal yang dianggap sebagai red herring prospectus yang menyediakan informasi tentatif kepada investor tentang hal - hal atau isu – isu mendatang. Waktu antara tanggal terakhir laporan keuangan yang dipublikasikan dan tanggal efektif registrasi tidak boleh lebih dari 180 hari.

Tanggung Jawab Hukum Akuntan dalam Proses Registrasi

Akuntan memainkan peranan penting dalam persiapan penyusunan pernyataan registrasi. Perusahaan memiliki akuntan internal yang bertugas untuk menyusun pengungkapan laporan keuangan yang kemudian diaudit oleh akuntan eksternal perusahaan.

4.      PERSYARATAN PELAPORAN SECARA PERIODIK

Apabila perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan penerbit atau terbuka, ia harus menyampaikan laporan secara periodik seperti, laporan tahunan dan laporan keuangan periodik termasuk laporan yang diminta oleh Bapepam-LK.

Laporan tahunan perusahaan terdiri atas:

1)      Financial Highlight

2)      Laporan Dewan Komisaris

3)      Laoran Direktur

4)      Profil Perusahaan

5)      Analisis dan Diskusi Manajemen

6)      Tata Kelola Perusahaan

7)      Pernyataan tanggung Jawab Direktur atas Laporan Keuangan

8)      Audit atas Laporan Keuangan

9)      Tanda Tangan Dewan Direktur dan Komisaris

Tanggung Jawab Hukum Akuntan pada Laporan Periodik

UU Pasar Modal 1995 menyatakan bahwa adanya risiko hukum pada tingkat terbatas atas keterlibatan akuntan pada persiapan dan pengisian laporan periodik.

5.      ADOPSI SARBANES-OXLEY ACT 2002 PADA PASAR MODAL INDONESIA

Penerbitan Sarbanes-Oxley (SOX) pada Juli 2002 telah membawa pengaruh signifikan terhadap profesi akuntan diseluruh dunia. Di Indonesia, beberapa provisi SOX telah diadopsi, bahkan beberapa provisi telah diadopsi jauh sebelum diterbitkannya SOX.

Badan Pengawas Kantor Akuntan Publik

Tidakadabadansepertiini di Indonesia.Bapepam-LK lah yang mewajibkanregistrasidariakuntan yang inginterlibatdalamkegiatanpasar modal.

Auditor Independen

Untuk meningkatkan tingkat independensi auditor, Bapepam-LK menrbitkan aturan No.VIII.A.2 tentang independensi akuntan yang memeberikan jasa audit di pasar modal. Lebih jauh lagi, aturan No.VIII.A.2 juga mewajibkan kantor akuntan publik dan akuntan publiknya dirotasi secara reguler.

Tanggung Jawab Perusahaan

Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang petunjuk pembentukan dan implementasi tugas dari komite audit telah mewajibkan perusahaan penerbit atau perusahaan terbuka untuk memiliki komite audit. Peraturan Bapepam-LK No.G.11 menyatakan bahwa baik direktur utama mau pun direktur keuangan dari setiap perusahaan penerbit dan terbuka harus menandatangani laporan keuangan yang akan diserahkan pada Bapepam-LK.

Peningkatan Pengungkapan Keuangan

Pasal 402 dari SOX menyatakan bahwa untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, perusahaan dilarang untuk memberikan pinjaman pribadi kepada seluruh direksi atau staf eksekutif. Pasal 404 dari SOX menyatakan bahwa laporan tahunan dari perusahaan penerbit harus terdiri atas laporan pengendalian internal yang dibuat oleh manajemen di mana laporan itu menilai pengendalian internal perusahaan terhadap keberadaan dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan.

6.      PERSYARATAN PENGUNGKAPAN

Bapepam-LK melalui situsnya selalu merilis pengumuman untuk mengingatkan para anggotanya mengenai komitmen dalam penyajian pengungkapan penuh dan wajar atas laporan keuangan yang dibutuhkan oleh investor.

Diskusi dan Analisis Manejemen

Diskusi dan analisis manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan dan hasil kegiatan operasional adalah informasi dasar yang diminta oleh Bapepam-LK. Bapepam-LK menyadari bahwa investor adalah pihak yang sangat peduli terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan jumlah kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Beberapa hal yang harus diungkapkan dalam diskusi dan analisis manajemen adalah sebagai berikut.

1)      Telaah atas segmen usaha.

2)      Analisis atas kinerja keuangan perusahaan, termasuk analisis komparatif atas tahun berjalan dan tahun sebelumya.

3)      Analisis atas kemampuan pembayaran utang dan tingkat pelunasan piutang.

4)      Diskusi mengenai komitmen dalam pengeluaran modal.

5)      Menggambarkan dan mendiskusikan transaksi yang tidak biasa dan tidak sering terjadi yang memengaruhi informasi keuangan.

6)      Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan. Dll..

Pengungkapan Proforma

Pengungkapan proforma merupakan penyajian informasi keuangan “jika seandainya terjadi” dan biasanya disajikan dalam bentuk laporan keuangan ringkas. Bapepam-LK mengharuskan laporan proforma disajikan jika perusahaan melakukan transaksi penggabungan usaha atau pelepasan usaha, melakukan reorganisasi perusahaan, juga perubahan aset yang tidak biasa terjadi atau restrukturisasi utang piutang yang dimiliki perusahaan.

 

Komentar :

                Yang terdapat di artikel ini yaitu menjelaskan tentang surat berhaarga dan segala peraturannya.

 

1.      SEJARAH PERATURAN SURAT BERHARGA

Kebutuhan akan aturan mengenai penerbitan surat berharga kepada masyarakat telah dilakukan sejak lama. Pada abad ke-19, Pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia, membangun industri agrobisnis untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia lalu mendirikan Badan Pelaksana Pasar Modal pada tahun 1976, kemudian pada tahun 1977 Pasar Modal Indonesia kembali aktif ditandai dengan pelaksanaan penawaran saham semen Cibinong kepada publik.

Akan tetapi selama periode 1977 – 1987, pasar modal di Indonesia berkembang sangat lambat. Untuk mendorong perkembangannya, pemerintah menerbitkan berbagai jenis deregulasi di bidang ekonomi yang dikenal dengan Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988 dan Paket Desember 1988.

Pemerintah Indonesia menyadari perkembangan pasar modal berhubungan dengan pembangunan pada sektor keuangan non bank, seperti asuransi, dana pensiun dan industri pembiayaan, maka pemerintah melakukan pengawasan terintegrasi bersama sektor keuangan, yaitu Bapepam diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Sehingga dibentuk Organisasi yang baru dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

2.      STRUKTUR ORGANISASI BADAN

Ketua Bapepam-LK berada di bawah Menteri Keuangan. Bapepam memiliki dua belas biro dan satu sekretariat sebagai berikut.

1)      Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

2)      Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

3)      Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

4)      Biro Pengelolaan Investasi

5)      Biro Transaksi dan Lembaga Efek

6)      Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan

7)      Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum

8)      Biro Kepatuhan Internal

9)      Biro Perasuransian

10)  Biro Dana Pensiun

11)  Biro Pembiayaan dan Penjaminan

12)  Biro Riset dan Teknologi Informasi

                                                                                

Dasar Hukum Pembentukan Bapepam-LK

Sesuai dengan UU Pasar Modal Tahun 1995, Bapepam-LK bertanggung jawab untuk mengadministrasikan aturan – aturan yang diperlukan dalam mengatur perusahaan maupun individu yang terlibat dalam pasar modal.

Struktur Regulasi

UU Pasar Modal 1995 dapat dijelaskan lebih terperinci melalui aturan di dalamnya dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan ketua Bapepam-LK dan surat edaran. Salah satu aturan yang penting yaitu aturan Nomor VIII.G.7, tentang penyusunan laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terbuka dan penerbit surat berharga kepada Bapepam-LK.

3.      PENERBITAN SURAT BERHARGA: PROSES REGISTRASI

Perusahaan yang ingin menjual surat utang atau saham harus menawarkan kepada publik sesuai dengan aturan UU Tahun 1995 tentang pasar modal dengan cara mendaftaran surat berharganya kepada Bapepam-LK. Sejumlah  jenis surat berharga dan transaksi surat berharga dibebaskan dari keharusan registrasi menurut UU Pasar Modal. Berdasarkan UU Pasar Modal, penawaran publik akan membutuhkan waktu dan jumlah tertentu baik itu dalam wilayah Indonesia atau pun kepada WNI di luar negeri. Surat berharganya ditawarkan kepada lebih dari 100 orang di media massa, atau surat berharganya telah terjual kepada lebih dari 50 orang.

Pernyataan Registrasi

Proses penawaran surat berharga kepada publik diawali dengan persiapan pengisian pernyataan registrasi. Pengisian untuk penerbitan obligasi harus mencakup ringkasan informasi tentang perjanjian agen trustee.

Telaah Bapepam-LK dan Penawaran Publik

Bapepam-LK berusaha untuk menyediakan pengungkapan penuh dan wajar dari seluruh informasi yang signifikan agar dapat membantu investor dalam menilai risiko dan ekspektasi imbal hasil surat berharga, namun Bapepam-LK tidak menjamin nilai dari saham atau pun obligasi tersebut. Sebagian besar pendaftaran untuk pertama kali akan menerima “customary review” yang berisi hasil penilaian dari Bapepam-LK atau akan menerima comment letter yang berisi penjelasan tentang kekurangan yang harus dilengkapi sebelum surat berharga tersebut ditawarkan untuk dijual. Sejak registrasi tersebut disampaikan kepada Bapepam-LK hingga tanggal efektif penjualan, perusahaan boleh menerbiktan prospektus awal yang dianggap sebagai red herring prospectus yang menyediakan informasi tentatif kepada investor tentang hal - hal atau isu – isu mendatang. Waktu antara tanggal terakhir laporan keuangan yang dipublikasikan dan tanggal efektif registrasi tidak boleh lebih dari 180 hari.

Tanggung Jawab Hukum Akuntan dalam Proses Registrasi

Akuntan memainkan peranan penting dalam persiapan penyusunan pernyataan registrasi. Perusahaan memiliki akuntan internal yang bertugas untuk menyusun pengungkapan laporan keuangan yang kemudian diaudit oleh akuntan eksternal perusahaan.

4.      PERSYARATAN PELAPORAN SECARA PERIODIK

Apabila perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan penerbit atau terbuka, ia harus menyampaikan laporan secara periodik seperti, laporan tahunan dan laporan keuangan periodik termasuk laporan yang diminta oleh Bapepam-LK.

Laporan tahunan perusahaan terdiri atas:

1)      Financial Highlight

2)      Laporan Dewan Komisaris

3)      Laoran Direktur

4)      Profil Perusahaan

5)      Analisis dan Diskusi Manajemen

6)      Tata Kelola Perusahaan

7)      Pernyataan tanggung Jawab Direktur atas Laporan Keuangan

8)      Audit atas Laporan Keuangan

9)      Tanda Tangan Dewan Direktur dan Komisaris

Tanggung Jawab Hukum Akuntan pada Laporan Periodik

UU Pasar Modal 1995 menyatakan bahwa adanya risiko hukum pada tingkat terbatas atas keterlibatan akuntan pada persiapan dan pengisian laporan periodik.

5.      ADOPSI SARBANES-OXLEY ACT 2002 PADA PASAR MODAL INDONESIA

Penerbitan Sarbanes-Oxley (SOX) pada Juli 2002 telah membawa pengaruh signifikan terhadap profesi akuntan diseluruh dunia. Di Indonesia, beberapa provisi SOX telah diadopsi, bahkan beberapa provisi telah diadopsi jauh sebelum diterbitkannya SOX.

Badan Pengawas Kantor Akuntan Publik

Tidakadabadansepertiini di Indonesia.Bapepam-LK lah yang mewajibkanregistrasidariakuntan yang inginterlibatdalamkegiatanpasar modal.

Auditor Independen

Untuk meningkatkan tingkat independensi auditor, Bapepam-LK menrbitkan aturan No.VIII.A.2 tentang independensi akuntan yang memeberikan jasa audit di pasar modal. Lebih jauh lagi, aturan No.VIII.A.2 juga mewajibkan kantor akuntan publik dan akuntan publiknya dirotasi secara reguler.

Tanggung Jawab Perusahaan

Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang petunjuk pembentukan dan implementasi tugas dari komite audit telah mewajibkan perusahaan penerbit atau perusahaan terbuka untuk memiliki komite audit. Peraturan Bapepam-LK No.G.11 menyatakan bahwa baik direktur utama mau pun direktur keuangan dari setiap perusahaan penerbit dan terbuka harus menandatangani laporan keuangan yang akan diserahkan pada Bapepam-LK.

Peningkatan Pengungkapan Keuangan

Pasal 402 dari SOX menyatakan bahwa untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, perusahaan dilarang untuk memberikan pinjaman pribadi kepada seluruh direksi atau staf eksekutif. Pasal 404 dari SOX menyatakan bahwa laporan tahunan dari perusahaan penerbit harus terdiri atas laporan pengendalian internal yang dibuat oleh manajemen di mana laporan itu menilai pengendalian internal perusahaan terhadap keberadaan dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan.

6.      PERSYARATAN PENGUNGKAPAN

Bapepam-LK melalui situsnya selalu merilis pengumuman untuk mengingatkan para anggotanya mengenai komitmen dalam penyajian pengungkapan penuh dan wajar atas laporan keuangan yang dibutuhkan oleh investor.

Diskusi dan Analisis Manejemen

Diskusi dan analisis manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan dan hasil kegiatan operasional adalah informasi dasar yang diminta oleh Bapepam-LK. Bapepam-LK menyadari bahwa investor adalah pihak yang sangat peduli terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan jumlah kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Beberapa hal yang harus diungkapkan dalam diskusi dan analisis manajemen adalah sebagai berikut.

1)      Telaah atas segmen usaha.

2)      Analisis atas kinerja keuangan perusahaan, termasuk analisis komparatif atas tahun berjalan dan tahun sebelumya.

3)      Analisis atas kemampuan pembayaran utang dan tingkat pelunasan piutang.

4)      Diskusi mengenai komitmen dalam pengeluaran modal.

5)      Menggambarkan dan mendiskusikan transaksi yang tidak biasa dan tidak sering terjadi yang memengaruhi informasi keuangan.

6)      Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan. Dll..

Pengungkapan Proforma

Pengungkapan proforma merupakan penyajian informasi keuangan “jika seandainya terjadi” dan biasanya disajikan dalam bentuk laporan keuangan ringkas. Bapepam-LK mengharuskan laporan proforma disajikan jika perusahaan melakukan transaksi penggabungan usaha atau pelepasan usaha, melakukan reorganisasi perusahaan, juga perubahan aset yang tidak biasa terjadi atau restrukturisasi utang piutang yang dimiliki perusahaan.

 

Komentar :

                Yang terdapat di artikel ini yaitu menjelaskan tentang surat berhaarga dan segala peraturannya.